JPayroll, Pajak

Mengenal PTKP dan perannya terhadap perekonomian nasional

PTKP adalah batas hidup minimum yang wajib dipenuhi oleh seseorang  untuk dapat hidup layak sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Pajak penghasilan merupakan salah satu fasilitas dalam pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan ini. PTKP dapat diberikan dalam jumlah tetap ataupun variatif. Di Indonesia, PTKP bersifat variatif disesuaikan dengan kondisi wajib pajak yang bersangkutan.

PTKP yang baru sejak tahun pajak 2016 yang telah diatur dalam pasal 7 UU Pajak Penghasilan (PPh) yang menjelaskan keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya antara lain orang tua, mertua, anak kandung dan anak angkat. Sedangkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak. Mulai 1 Januari 2016 batas PTKP dinaikkan menjadi Rp 54.000.000. Setelah berkonsultasi dengan wakil rakyat di DPR pemerintah melalui Kemenkeu akhirnya menaikkan

batas PTKP. Besarnya PTKP diubah menjadi Rp 54.000.000 atau Rp 4.500.000. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan tidak lebih dari empat juta lima ratus ribu rupiah setiap bulannya dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan atau nihil. Bagi mereka yang telah menikah, PTKP tersebut masih bertambah besar lagi. Seorang kepala keluarga yang menanggung istri dan anak akan mendapat tambahan PTKP masing-masing sebesar Rp 4.500.000/tahun. Untuk tanggungan di perbolehkan dengan jumlah maksimal 3 orang. Sehingga seorang karyawan atau pegawai yang telah menikah dan memiliki anak kandung yang sepenuhnya ditanggung biaya hidupnya mendapatkan PTKP sebesar Rp 72.000.000. Perubahan yang besar ini dapat memberikan dampak penurunan jumlah penerimaan pajak

yang besar mengingat jumlah pajak yang dibayar adalah jumlah penghasilan yang telah dikurangi oleh PTKP dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Besaran PTKP telah diubah beberapa kali Sejak tahun 1983 hingga 2008, Undang-Undang Pajak Penghasilan telah diamandemen sebanyak 4 kali. Dalam kurun 25 tahun tersebut, besaran PTKP mengalami mengalami beberapa perubahan, baik karena amandemen Undang-Undang, maupun adanya penyesuaian melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK).


Adapun setelah tahun 2008 sampai dengan sekarang, pemerintah lebih aktif mengubah besaran PTKP melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Perubahan tersebut disesuaikan dengan keadaan ekonomi di Indonesia. Menurut Darwis (2012) perubahan PTKP ini merupakan strategi dari pemerintah untuk menekan tingkat inflasi yang terus merangkak naik dan untuk memberikan stimulus konsumsi domestik sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Darwis (2012) setidaknya terdapat tiga dampak positif setelah nilai PTKP dinaikkan. Hal pertama adalah meningkatnya konsumsi dalam negeri, dengan adanya kenaikan nilai PTKP maka daya beli masyarakat akan meningkat, karena biasanya penghasilan yang didapat dipotong untuk membayar pajak, sekarang bisa mengalokasikannya untuk dikonsumsi atau dibelanjakan. Hal kedua adalah meningkatnya tabungan atau saving masyarakat, uang yang sebelumnya dibayarkan pajak, sekarang bisa dialokasikan untuk ditabung bila tidak dibelanjakan. Ketiga, memberikan perlindungan dan keringanan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti buruh yang berpenghasilan di bawah Rp4.500.000 , agar tidak terbebani lagi dengan harus membayar pajak.

Author


Avatar