HR Update

Stuktur dan Skala Upah : Apa Saja yang Perlu Dipertimbangkan?

Tanggal 23 Oktober 2017 lalu merupakan batas akhir penyusunan dan diberitahukan kepada seluruh karyawan oleh perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Stuktur dan skala upah dimaksudkan sebagai pedoman penetapan upah sehingga karyawan mendapatkan kepastian berapa gaji yang didapatkannya. Selain itu, stuktur dan skala upah juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan gaji tertinggi dan terendah dalam satu perusahaan.

Stuktur dan skala upah (SSU) menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan  No. 1 Tahun 2017, disusun berdasarkan golongan, jabatan, masa kerja, tingkat pendidikan, dan kompetensi. Stuktur dan Skala Upah memungkinkan karyawan digaji sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Ada beberapa hal yang disorot mengenai peraturan yang baru disahkan pada 21 Maret 2017 ini, seperti hal-hal yang mendasari perbedaan gaji pada karyawan.

MASA KERJA

Seseorang yang bekerja di suatu perusahaan selama 15 tahun mungkin tidak lagi seproduktif karyawan yang baru bekerja 2 tahun. Faktor usia tidak dapat dikesampingkan saat membicarakan hal ini. Namun sama halnya dengan faktor usia yang berkaitan dengan produktivitas, faktor loyalitas juga tidak dapat dipungkiri.

Karyawan yang telah lama bekerja pada suatu perusahaan tentunya memiliki loyalitas yang tinggi terhadap suatu perusahaan. Perbedaan gaji berdasarkan masa kerja merupakan penghargaan terhadap loyalitas seorang karyawan terhadap perusahaannya.

TINGKAT PENDIDIKAN DAN KOMPETENSI

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, diatur beberapa hal terkaitan penyetaraan tingkat pendidikan dan kompetensi yang dimiliki oleh seseorang. Salah satu hal yang melatarbelakangi peraturan ini adalah tidak semua orang dapat merasakan pendidikan tinggi namun memiliki kompetensi yang baik. Kompetensi ini dibuktikan dengan sertifikasi disuatu bidang tertentu.

Tentunya tidak adil ketika hanya melihat kemampuan seseorang dari satu sisi saja. Tingkat pendidikannya misalnya. Perusahaan tidak dapat dengan begitu saja menganggap remeh karyawan dengan tingkat pendidikan SMA namun memiliki berbagai macam sertifikasi pada bidang tertentu.

Oleh karena itu, dalam menentukan SSU, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dapat dijadikan salah satu referensi. Pada pasal 5 dan pasal 6, KKNI telah mengatur jenjang kualifikasi karyawan menjadi 9 jenjang berdasarkan tingkat pendidikan dan kompetensi yang dimilikinya.

Contohnya seseorang dapat dikatakan berada pada jenjang 5 saat ia adalah lulusan diploma 3 atau merupakan lulusan pelatihan kerja tingkat operator.

GOLONGAN DAN JABATAN

Faktor ini erat hubungannya dengan stuktur organisasi yang berlaku di perusahaan. Lalu apakah hubungan antara golongan dan jabatan dengan stuktur organisasi? Hal ini berhubungan dengan tantangan perubahan jangka panjang yang pasti dialami oleh sebuah perusahaan. Ketika stuktur organisasi perusahaan sudah dapat menyesuaikan dengan peraturan ini, kenaikan labor cost bukanlah menjadi satu hambatan. Kenaikan UMR di suatu daerah tidak akan mennyebabkan dampak yang berarti. Hal ini terkait dengan efisiensi terhadap jabatan di stuktur organisasi yang berlaku.

Tanggal 23 Oktober 2017 mungkin sudah berlalu. Beberapa perusahaan juga telah menerapkan SSU seperti yang diisyaratkan dengan undang-undang. Namun ada baiknya untuk kembali meninjau apakah SSU yang berlaku sudah sesuai dengan perusahaan Anda.

Author


Avatar