HR Update

Stuktur dan Skala Upah : Bagaimana Cara Menyusunnya?

Pada artikel Stuktur dan Skala Upah : Apa Saja yang Perlu Dipertimbangkan? telah dijelaskan faktor-faktor apa saja yang dijadikan pertimbangan terkait penyusunan Stuktur dan Skala Upah (SSU). Pada dasarnya penerapan SSU harus berdasarkan kemampuan perusahaan namun juga memperhatikan aturan lain seperti yang dibahas pada artikel sebelumnya. Selain itu, perusahaan juga wajib memperhatikan UMR yang berlaku di daerah perusahaan tersebut bertempat.

Pemerintah memberikan batasan kepada perusahaan untuk menerapkan upah kepada karyawanya. Upah terkecil untuk jabatan terendah di suatu perusahaan adalah upah terkecil yang oleh karyawannya mau diterima. Upah terkecil ini biasanya mengacu pada UMR yang berlaku. Sedangkan upah terbesar untuk jabatan terendah adalah upah terbesar yang mampu dibayarkan oleh perusahaan.

Satu hal lagi yang wajib diperhatikan adalah upah atau gaji yang dibahas dalam SSU ini merupakan gaji pokok. Hal itu berarti, upah yang ada di SSU belum termasuk pada berbagai tunjangan yang  diberikan perusahaan kepada karyawannya.

Lalu bagaimana cara menyusun SSU yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2017 tentang Stuktur dan Skala Upah, terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Metode-metode berikut dapat dipilih dan diterapkan berdasarkan kondisi perusahaan masing-masing. Berikut merupakan metode yang dapat diterapkan :

METODE RANGKING SEDERHANA

Metode ini menekankan pada penyusunan SSU berdasarkan kemampuan dan tingkat jabatan yang ada. Penggolongan dalam metode ini didasarkan pada uraian tugas dari jabatan atau golongan yang ada. Semakin berat tugas yang diemban seseorang pada posisi tertentu, maka semakin tinggi jabatan yang ia terima.

Selain itu, setiap jabatan yang telah dijabarkan akan diberikan upah terendah dan upah tertinggi. Semakin tinggi golongan jabatan, akan mendapatkan upah terbesar. Baik dibanding dengan upah terkecil maupun upah terbesar.

Jika kemudian ditemukan duaa pekerjaan yang memiliki tugas relatif sama, maka jabatan tersebut dapat dijadikan dalam satu golongan jabatan. Penentuan upah akan berasal dari golongan jabatan yang telah ditentukan.

Metode ini dapat diimplementasikan jika perusahaan memiliki sedikit variasi jabatan didalamnya. Misalnya jika perusahaan menerapkan SSU pada bidang usaha kontraktor bangunan yang hanya memiliki karyawan dengan jabatan pembantu tukang, tukang batu, tukang kayu, mandor, dan arsitek. Metode ini dapat diimplementasikan dengan mudah karena jabatan-jabatan diatas jelas mana yang memiliki tugas lebih banyak, tingkat pendidikan, serta komptensinya yang berbeda.

METODE DUA TITIK

Metode ini memanfaatkan perhitungan matematis yang dapat diimplementasikan dalam bentuk grafik. Dalam metode ini, golongan jabatan dapat digambarkan dalam sumbu X dalam suatu grafis. Sementara itu, upah atau gaji digambarkan menggunakan sumbu Y. Metode dua titik memiliki persamaan yang sama dengan persamaan garis lurus yakni Y= 1 +b(X). Garis lurus yang nantinya terbentuk inilah yang merupakan garis kebijakan upah.

Kelebihan dari metode ini adalah perusahaan dapat dengan mudah mengelompokkan jabatan-jabatan yang memiliki golongan yang sama. Misalnya pada suatu perusahaan terdapat 2 jabatan yakni Supervisor dan Koordinator. Kedua jabatan ini dilihat memiliki tanggungjawab, memerlukan sumber daya manusia dengan jenjang pendidikan dan kompetisi yang sama, serta beban tugas yang sama. Maka kedua jabatan ini dapat diklasifikasikan dalam satu rentang jabatan yakni supevisory.

Selain itu, perhitungan yang bersifat matematis seperti yang digunakan dalam metode ini, akan mengurangi tingkat kesalahan dalam perhitungan. Serta banyak tool yang dapat dimanfaatkan dalam menggunakan metode ini.

METODE POIN FAKTOR

Secara khusus metode ini diperuntukan bagi perusahaan yang sudah beroperasi. Sama halnya dengan metode dua titik, metode ini juga memanfaatkan perhitungan matematis. Hal yang membedakan metode ini dengan metode sebelumnya terletak pada analisa dari tiap-tiap jabatan yang ada.

Pada metode ini, setiap jabatan akan dinilai menggunakan faktor kompensasi yang terdiri dari keahlian, usaha, tanggungjawab, dan lingkungan kerja. Faktor-faktor tersebut akan diturunkan lagi menjadi turunan faktor yang terdiri dari knowledge (pengetahuan), experience (pengalaman), physic (fisik), mental, bahaya, kondisi kerja, serta keuangan.

Penilaian diatas akan menjadi acuan untuk membuat tabel rentang dimana karyawan akan diklasifikasikan menjadi 3 bagian utama yaitu Staff, Supervisory, dan Managerial. Selanjutnya metode ini membutuhkan penjabaran tentang posisi, fungsi utama, lingkungan kerja, dan spesifikasi jabatan.

Dengan begitu, semua faktor dari SSU dapat dihitung untuk menentukan skala upah dari karyawa tersebut. Mulai dari tingkat pendidikan, pengalaman, hingga kompetensi yang dimiliki seorang karyawan.

Metode-metode diatas dapat dijadikan referensi bagi perusahaan Anda untuk menyusun SSU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memilih apakah metode ini dapat diimplementasikan di perusahaan Anda atau tidak. Kunci utamanya adalah mengenali struktur organisasi yang berlaku. Dengan begitu, tidak sulit untuk menyusun Standar dan Skala Upah.

Author


Avatar