HR Update

Belum Menerapkan Stuktur dan Skala Upah, Hati-Hati Ini Sanksi Bagi Perusahaan

Keluarnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 tahun 2017 tentang Stuktur dan Skala Upah menimbulkan banyak reaksi dari berbagai kalangan. Tidak hanya perusahaan namun pemerintah daerah turut mengemukakan pendapatnya mengenai penerapan Stuktur dan Skala Upah (SSU) di daerahnya. Seperti yang dilansir melalui laman solopos, Pemerintah Kota Jogjakarta belum sepenuhnya menerapkan peraturan tersebut. Alasannya adalah penerapan SSU dikhawatirkan akan meningkatkan potensi perushaan di Kota Jogjakarta bangkrut.

Menurut Rihari Wulandari, Kepala Bidang Hubungan Industrial, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (KUKM Nakertrans) Kota Jogjakarta, jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Jogjakarta jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perusahaan besar. Menurutnya hanya ada sekitar 10 perusahaan besar diantara 1400 perusahaan yang ada di Kota Jogjakarta.

Tentunya akan sulit ketika UMKM dengan penghasilan yang menentu dipaksa untuk menerapkan SSU ini. Sehingga perlu waktu untuk menyesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Meskipun banyak halangan untuk menerapkan SSU ini, perusahaan baik dalam skala kecil-menengah atau menengah-besar harus menerapkan peraturan ini. Pasalnya ada sanksi yang harus diterima perusahaan jika tidak segera menerapkan peraturan ini. Salah satunya adalah pencabutan izin usaha.

Pemerintah telah memperingatkan, jika hingga tanggal 23 Oktober 2017, perusahaan belum juga menyusun dan memberikan sosialisasi kepada karyawannnya mengenai Stuktur dan Skala Upah, maka pemerintah akan mengirimkan surat teguran. Surat teguran ini juga dapat berakhir dengan pencabutan izin usaha jika perusahaan tetap tidak mengacuhkan peraturan ini.

Jika dilihat lebih dekat, SSU memiliki manfaat bagi karyawan maupun perusahaan itu sendiri. Bagi karyawan, kejelasan mengenai skala upah yang ia terima, akan memberikannya jaminan terhadap kenaikan upah yang dapat ia terima dikemudian hari. Selain kenaikan upah, karyawan juga mendapatkan kepastian mengenai kenaikan karirnya suatu saat nanti. Dengan begitu, karyawan akan berusaha untuk meningkatkan produktivitasnya hingga mencapai jabatan yang lebih tinggi. Kondisi ini akan menciptakan tingkat persaingan yang sehat di lingkungan kerja.

Disisi lain, perusahaan akan diuntungkan dengan menerapkan SSU ini. Struktur dan Skalah Upah dapat dijadikan dasar untuk menyusun strategi perusahaan untuk tetap bertahan dalam persaingan usaha. Hal ini dapat terjadi, misalnya ketika perusahaan akan melakukan perekturan, perusahaan akan cenderung mempertahankan pekerjanya yang dinilai memiliki tingkat produktivitas yang tinggi dan kompetensi yang baik. Cara untuk mempertahankan karyawan seperti ini adalah dengan memberikan upah atau gaji yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan pesaing.

Selain itu, SSU dapat dijadikan langkah praktis untuk mempertimbangkan karyawan baru yang direktutnya. Dengan melihat tingkat pendidikan, kompetensi, dan jabatan perusahaan dapat dengan mudah menentukan gaji yang diberikan kepada seorang karyawan.

Lalu tunggu apalagi, dengan keuntungan-keuntungan yang didapatkan dengan menerapkan Struktur dan Skala Upah, tidak ada alasan lagi untuk menunda penyusunan SSU ini. Segera susun dan laporkan kepada karyawan, sebelum sanksi dari pemerintah menghampiri perusahaan Anda. 

Author


Avatar