Your address will show here +12 34 56 78
HR Update

Undang undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mensyaratkan pembayaran upah lembur untuk karyawan yang bekerja melebihi standar kerja 40 jam dalam seminggu. Upah lembur sendiri adalah upah yang diterima pekerja atas pekerjaannya sesuai dengan jumlah waktu kerja lembur yang dilakukannya. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam/hari dan 14 jam dalam 1 minggu diluar istirahat mingguan atau hari libur resmi. 

Banyak diantara pekerja yang masih belum mengetahui secara detail mengenai perhitungan upah lembur. Terkadang pekerja hanya menerima saja upah lembur yang ditetapkan perusahaan atau kadang masih banyak yang tidak mendapat uang lembur. Lalu bagaimana sistem perhitungan lembur yang berlaku di indonesia? Berikut ini adalah cara perhitungan lembur sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku

Perhitungan Upah Lembur didasarkan upah bulanan dengan cara menghitung upah sejam adalah 1/173 upah sebulan. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004 , Rumus perhitungan upah lembur adalah sebagai berikut:

PERHITUNGAN UPAH LEMBUR PADA HARI KERJA


Jam Lembur

Rumus

Keterangan

Jam Pertama

1,5  X 1/173 x Upah Sebulan

Upah Sebulan adalah 100% Upah bila upah yang berlaku di perusahaan terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Atau 75% Upah bila Upah yang berlaku di perusahaan terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Dengan ketentuan Upah sebulan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum

Jam Ke-2 & 3

2   X 1/173 x Upah Sebulan


PERHITUNGAN UPAH LEMBUR PADA HARI LIBUR/ISTIRAHAT


Jam Lembur

Ketentuan Upah Lembur

Rumus

6 Hari Kerja per minggu (40 Jam/Minggu)

7 Jam pertama

2 Kali Upah/Jam

7 jam x 2 x 1/173 x upah sebulan

Jam Ke 8

3 Kali Upah/jam

1 jam x 3 x 1/173 x upah sebulan

Jam Ke-9 s/d Jam ke-10

4 Kali Upah/Jam

1 jam X 4 x 1/173 x upah sebulan

Hari Libur Resmi Jatuh Pada Hari Kerja Terpendek misal Jum’at

5 Jam pertama

2 X Upah/jam

5 jam x 2 x 1/173 x upah sebulan

Jam ke-6

3 X Upah/jam

1 jam x 3 x 1/173 x upah sebulan

Jam Ke-7 & 8

4 X Upah/jam

1 jam X 4 x 1/173 x upah sebulan

5 Hari Kerja per minggu (40 Jam/Minggu)

8 Jam pertama

2 Kali Upah/Jam

8 jam x 2 x 1/173 x upah sebulan

Jam ke-9

3 Kali Upah/jam

1 jam x 3 x 1/173 x upah sebulan

Jam ke-10 s/d Jam ke-11

4 Kali Upah/Jam

1 jam X 4 x 1/173 x upah sebulan

Dari Mana angka 173 berasal? Angka 173 merupakan rata rata jam kerja seorang karyawan dalam sebulan. Hal ini diperoleh dari perhitungan jumlah jam kerja maksimal dalam setahun dengan cara mengalikan maksimal jam kerja dalam seminggu sebanyak 52 minggu (40 jam x 52 minggu), kemudian dibagi dengan 12 bulan (2080 jam / 12 bulan = 173,33). 

0

HR Update

outsourcing kini menjadi salah satu hal yang tidak asing lagi bagi pelaku bisnis. hampir di setiap daerah di indonesia terdapat perusahaan penyedia jasa outsourcing dan peminat atas jasa ini tidaklah sedikit. jasa outsourcing kini semakin diminati dan telah digunakan oleh banyak perusahaan baik skala besar maupun skala kecil. Pekerjaan yang dapat di outsource kan pun semakin beragam. Apabila dahulu hanya pekerjaan borongan atau pekerjaan cleaning service dan office boy. Kini layanan outsource yang ditawarkan semakin beragam mulai dari layanan customer care, layanan IT, bahkan layanan management seperti accounting dan payroll. Melihat banyaknya peminat dari jasa outsource ini lalu apakah sistem kerja outsource itu dan bagaimana mekanisme dari menjalankan sistem kerja outsourcing. 

Menurut Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Outsourcing (Alih Daya) dikenal sebagai penyediaan jasa tenaga kerja seperti yang diatur pada pasal 64, 65 dan 66. Dalam dunia Psikologi Industri, tercatat karyawan outsourcing adalah karyawan kontrak yang dipasok dari sebuah perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing. Awalnya, perusahaan outsourcing menyediakan jenis pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan dan tidak mempedulikan jenjang karir. Seperti operator telepon, call centre, petugas satpam dan tenaga pembersih atau cleaning service. Namun saat ini, penggunaan outsourcing semakin meluas ke berbagai lini kegiatan perusahaan. 

Untuk mengenal lebih jauh tentang sistem outsourcing, berikut adalah contohnya

Perusahaan anda membutuhkan banyak buruh atau operator untuk menjalankan pabriknya. Perusahaan anda bisa saja membuka sendiri lowongan pekerjaan untuk dipasang di iklan lowongan kerja. Namun perusahaan anda juga harus membuat materi iklannya sendiri. Kemudian ketika seluruh surat lamaran dan CV calon operator sudah masuk, maka perusahaan anda harus menyeleksi lamaran-lamaran tersebut dan memprosesnya secara mandiri. Tidak hanya itu, setelah operator terseleksi dan bekerja, perusahaan anda harus melakukan monitoring terhadap kinerja setiap operator. Pekerjaan ini tentunya akan sangat membebani manajerial perusahaan baik dari segi waktu dan biaya.

Namun untuk membuat lebih efektif, perusahaan anda menyewa penyedia jasa outsourcing. Dengan menyewa penyedia jasa outsourcing, perusahaan anda hanya memberitahu kriteria operator dan membayar penyedia jasa outsourcing sesuai dengan kebutuhannya. Setelah itu penyedia jasa outsourcing lah yang akan mengiklankan lowongan kerja, menyeleksi hingga melakukan manajerial terhadap operator-operator pabrik yang sudah lolos seleksi dan bekerja. Lalu bagaimana masalah gaji dan tunjangan untuk operator pabrik yang sudah direkrut itu? Pembayaran gaji beserta tunjangannya sudah menjadi tanggungan dari penyedia jasa outsourcing. Hal ini karena perusahaan anda sudah membayar keseluruhan biaya untuk jasa outsourcing tersebut.

Keuntungan Sistem Outsourcing

Ada beberapa keuntungan dari sistem kerja outsourcing ini. Pertama, dengan melakukan outsourcing, perusahaan anda dapat fokus pada core-business mereka. Perusahaan akan lebih fokus membuat produk atau jasa berkualitas tinggi yang dapat memuaskan keinginan pasar, daripada menghabiskan sumber daya perusahaan yang terbatas untuk menangani persoalan ketenagakerjaan.

Kedua, mengalihkan masalah ketenagakerjaan kepada vendor outsourcing, perusahaan dapat melakukan penghematan biaya dengan menghapus anggaran untuk berbagai investasi di bidang ketenagakerjaan termasuk mengurangi SDM yang diperlukan untuk melakukan kegiatan administrasi ketenagakerjaan.

Dengan melakukan outsourcing, perusahaan dapat mengalihkan sumber daya yang terbatas ini dari pekerjaan-pekerjaan yang bersifat non-core dan tidak berpengaruh langsung terhadap pendapatan dan keuntungan perusahaan kepada pekerjaan-pekerjaan strategis core-business yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, pendapatan dan keuntungan perusahaan.

Kerugian Outsourcing

Selain keuntungan yang diperoleh, tidak dipungkiri dalam menjalin kerjasama dengan vendor outsourcing, perusahaan akan mengalami kegagalan. Kegagalan proyek outsourcing dapat timbul dari beberapa hal, diantaranya:

Kurangnya komitmen, dukungan dan keterlibatan pihak manajemen dalam pelaksanaan proyek outsourcing. Tanpa adanya dukungan dan monitoring dari manajemen perusahaan, sistem kerja outsourcing ini bisa diselewengkan bahkan oleh penyedia jasa outsourcing. Penyelewengan bisa berupa pemotongan gaji secara sepihak dari penyedia jasa outsourcing sebagai bagian dari komisi jasa sampai pengurangan tenaga kerja secara sepihak. Dari penyelewengan ini akan muncul resistensi dan perlawanan dari operator yang tentunya berakibat pada kondisi produksi perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi langsung dua arah antara perusahaan dengan operator dengan mediasi dari penyedia jasa outsourcing.

0

HR Update

Apakah sebelumnya anda pernah mendengar istilah crowdsourcing? Mungkin selama ini anda familiar dengan istilah outsourcing dimana sebuah perusahaan akan mendapatkan suplai sumber daya manusia (pekerja) untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dari pihak ketiga. Diluar pro kontra dari praktik outsourcing, kini ada sebuah cara yang lebih mudah untuk perusahaan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan menggunakan sumber daya external yang biasa disebut crowdsourcing. Crowdsourcing adalah cara mendelegasikan atau mengalihdayakan tugas-tugas tertentu kepada pihak luar, yang biasanya mengetahui tugas itu melalui pengumuman terbuka. Tujuan crowdsourcing adalah memperbanyak sumberdaya inovasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, serta membuka kesempatan untuk membuat solusi yang murah tapi lebih efektif. Pekerjaan crowdsourcing dapat terdiri dari beberapa tugas, seperti mencari ide inovatif atau menyelesaikan suatu masalah.

Istilah crowdsourcing mulai dikenal pada tahun 2006 oleh Jeff Howe  dari perusahaan Wired, model bisnis ini sudah ada sejak lama. Contoh penerapannya pada masa lampau dapat kita lihat pada saat pemerintah inggris menawarkan hadiah sebesar 20.000 poundsterling kepada siapa saja yang dapat menemukan metode praktis untuk menentukan posisi kapal berdasarkan garis bujur yang tepat pada tahun 1714. Pada waktu itu navigator dapat menentukan posisi mereka berdasarkan garis lintang menggunakan kompas, namun posisi penentuan berdasarkan garis bujur belum ditemukan. Ini adalah masalah yang sangat berbahaya dalam pelayaran, sehingga para pelaut diharuskan untuk memilih rute yang lebih jauh dan lebih merepotkan, atau jika tidak maka mereka akan celaka. Pada tahun 1773, seorang warga Inggris bernama John Harrison akhirnya mendapatkan hadiah tersebut karena berhasil menemukan kronometer maritim, yaitu alat yang dapat menyelesaikan  masalah garis bujur yang lama tidak teratasi itu.

Dari cerita diatas kita menjadi tahu bahwa crowdsourcing bukanlah sebuah metode baru, hanya saja untuk era saat ini pola dari konsep tersebut sudah jauh berbeda dari bentuk aslinya. Jika dulu pengumuman atau tantangan tersebut dipublikasikan menggunakan papan atau mulut ke mulut, pada era saat ini model publikasinya adalah memanfaatkan media yang ada, misalnya social media, atau media internet lainnya, sehingga dapat menjangkau masyarakat dengan lebih  luas

Dalam beberapa tahun terakhir crowdsourcing mulai banyak dikenal melalui media internet. Threadless sebuah perusahaan yang inti bisnisnya adalah crowdsourcing mengundang para perancang busana dari seluruh dunia untuk mengumpulkan design T-shirt mereka ke dalam sistem ini. Kemudian para pelanggan akan memilih desain yang paling mereka sukai dan Threadless akan membuat dan memasarkan T-shirt yang paling disukai oleh pelanggan tersebut. Perancang akan dibayar jika design mereka terpilih untuk diproduksi, dengan cara ini Threadless dapat memproduksi 3-4 macam T-shirt baru per minggu, dan karena produk tersebut adalah pilihan para pelanggan tentu saja produk tersebut akan laris dipasaran.

Selain Threadless, Cisco adalah salah satu perusahaan besar yang berhasil menerapkan metode crowdsourcing. Sejak tahun 2007 Cisco secara regular mengadakan kompetisi “I-Prize”. Cisco membidik para inovator muda, dalam kompetisi ini peserta diundang untuk menyerahkan dan mempresentasikan proposal inovasinya secara online. Kemudian manajemen senior perusahaan ini akan memilih ide yang terbaik, kemudian mendanai dan menerapkan ide tersebut. Pemenang akan mendapat hadiah uang dalam jumlah besar sebagai ganti hak kekayaan intelektual mereka. Melalui kompetisi “I-Prize” inilah Cisco menghasilkan inovasi kreatif dan kekayaan intelektual dari masyarakat seluruh dunia.

Crowdsourcing semakin menjamur dikarenakan konsep ini dianggap dapat menekan biaya produksi terutama biaya tenaga kerja. Dengan konsep crowdsourcing, masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam mengembangkan suatu usaha. Salah satu contoh crowdsourcing adalah Gojek. Gojek melibatkan masyarakat secara langsung untuk berperan serta dalam suatu usaha, dimana masyarakat luas diberikan kebebasan untuk ikut serta menjadi salah satu tenaga kerja. Contohnya seperti perusahaan yang memerlukan sebuah desain untuk keperluan pemasaran mereka, perusahaan tidak perlu mempekerjakan seorang grafik desainer yang menambah pengeluaran untuk menggaji karyawan, perusahaan tersebut dapat menggunakan situs crowdsourcing desain (99design.com). Sebagai contoh lain, GOJEK tidak perlu menggaji karyawan yang digunakan sebagai pengemudi gojek, karyawan tersebut menggaji diri sendiri dengan mencari penumpang dengan sistem komisi.

Sebagai sebuah konsep, crowdsourcing memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya diantaranya dapat meningkatkan produktivitas tanpa menambah tenaga kerja. Dengan menggunakan internet, masyarakat, dan konsumen, dapat terlibat secara langsung dalam usaha tersebut. Misalnya, memberikan respon positif saat membeli produk atau menggunakan jasa secara online. Dengan demikian, konsumen juga membantu memasarkan sebuah produk.

Namun crowdsourcing juga memiliki kelemahan. Diantaranya adalah dalam sisi keamanan. Besarnya partisipasi masyarakat membuat kontrol terhadap segala informasi menjadi tidak terkontrol. Sehingga semakin terbukanya dan cepatnya akses menyebabkan penyebaran konten yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, kita harus secara dewasa menggunakan konsep crowdsourcing dalam sebuah bisnis.

0

Employee Data, HR Update

Pemutusan hubungan kerja seringkali diartikan sebagai pemecatan karyawan oleh perusahaan karena suatu alasan. Namun pemutusan hubungan kerja juga bisa terjadi atas keinginan karyawan atau yang biasa disebut resign atau pengunduran diri. Berbeda dengan kasus pemecatan, karyawan yang mengundurkan diri tidak memperoleh uang pesangon. Undang undang ketenagakerjaan no.13 tahun 2003 telah mengatur tentang uang pesangon,penghargaan masa kerja, uang pisah dan penggantian hak. Anda dapat membaca hak financial yang seharusnya didapatkan oleh karyawan saat berhenti bekerja disini. 


Pada artikel ini kami akan membahas apa saja yang perlu karyawan perhatikan saat berhenti bekerja dari perusahaan. Hal hal berikut ini seringkali luput dari pemahaman karyawan. Padahal hal hal berikut ini merupakan hak yang mendasar untuk diketahui. HRD sebagai perwakilan dari perusahaan juga wajib mengerti dokumen dokumen apa saja yang perlu diberikan ke karyawan yang resign agar mereka tetap dapat melaksanakan kewajiban sipil mereka. Berikut adalah beberapa dokumen atau beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengundurkan diri :

Surat keterangan kerja

surat keterangan kerja adalah surat yang akan berguna bagi karyawan saat mengundurkan diri. Apabila karyawan berkehendak untuk mencari pekerjaan lain setelah resign. Surat keteran kerja dapat dijadikan sebagai referensi atau portofolio. Surat ini akan memperkuat bukti portofolio yang ada di CV kamu. Surat keterangan kerja juga berguna bagi perusahaan untuk dokumentasi bahwa karyawan tersebut benar merupakan karyawan perusahaan sampai yang bersangkutan mengundurkan diri. Surat keterangan kerja ini sangat penting untuk dipersiapkan sesaat karyawan resign agar tidak menggantung terlalu lama dan pada akhirnya menumpuk beban pekerjaan. Bagi karyawan mintalah surat ini sesegera mungkin, karena bila kamu lupa untuk memintanya akan sulit bagi kamu di kemudian hari untuk meminta kembali surat ini dikarenakan load pekerjaan HRD akan menghambatnya untuk mempersiapkan dokumen ini. 

Berikut ini adalah contoh / template surat keterangan kerja yang bisa kamu download secara gratis. 

Bukti potong 1721-A1/A2

Bukti potong atau pungut adalah dokumen berharga untuk setiap wajib pajak. Selain berfungsi sebagai kredit pajak, bukti potong adalah dokumen wajib pajak yang dapat digunakan untuk mengawasi pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja. Bukti potong harus dilampirkan di penyampaian SPT Tahunan Pph. Bukti potong tersebut juga akan dipakai dalam proses cek kebenaran dari pajak yang telah dibayar.

Pemotongan pajak untuk penghasilan kerja Anda juga akan memperoleh bukti potong pajak. Walaupun demikian, sekalipun pemotongan pajak tersebut dilaksanakan setiap bulan berdasarkan ketentuan, pemberi pajak hanya diharuskan untuk membuat bukti potong ini setahun sekali. Pembuatan dari bukti potong ini harus dilakukan oleh pemberi kerja serta karyawan diwajibkan untuk menerima bukti potong pajak dimaksud.

Apabila pekerja tidak menerima bukti potong, maka pekerja dapat memintanya secara langsung kepada perusahaan. Di Dalam bahasa teknisnya, bukti pemotongan PPh Pasal 21 ini disebut dengan formulir 1721 A1 (bagi karyawan swasta) atau 1721 A2 (bagi pegawai negeri).

Bukti potong ini juga wajib dikeluarkan oleh perusahaan saat karyawan berhenti bekerja. Tujuanya adalah meskipun karyawan telah berhenti bekerja kelak pada saat karyawan akan melakukan pelaporan SPT PPh 21 karyawan dapat menggunakan dokumen ini untuk melakukan pelaporan pajak. Bagi HRD dapat melakukan pembuatan dokumen bukti potong 1721-A1 dengan menggunakan template excel yang telah kami sediakan berikut secara gratis.

Pengembalian Pajak

Bagi karyawan yang telah memiliki penghasilan sebulan lebih dari 4.500.000 biasanya akan dipotong PPh 21 setiap bulan oleh perusahaan. Namun dalam kasus karyawan resign di tengah tengah tahun dan ternyata penghasilan selama setahunnya kurang dari PTKP (penghasilan tidak kena pajak) setahun sebesar 54.000.000, maka atas pajak penghasilan yang telah dipotong oleh perusahaan wajib dikembalikan ke karyawan. Hal ini terjadi karena dalam melakukan perhitungan pajak setiap bulannya perusahaan menghitung pajak berdasarkan asumsi karyawan akan memiliki penghasilan yang sama sampai akhir tahun. Dari asumsi ini perusahaan mengalikan penghasilan bruto karyawan sebanyak 12x untuk memperoleh asumsi penghasilan setahun. Apabila akumulasi penghasilan karyawan pada saat resign dibawah PTKP maka karyawan berhak mendapatkan pengembalian pajak tersebut. Bagi HRD untuk memudahkan perhitungan pajak final karyawan untuk karyawan yang telah resign menggunakan excel kertas kerja PPh 21 berikut secara gratis. 

Slip gaji terakhir

Meskipun mengundurkan diri karyawan masih berhak atas gaji terakhir yang harus dibayarkan. Slip gaji penting diminta apabila karyawan membutuhkannya untuk referensi ke perusahaan yang akan dilamar selanjutnya. Slip gaji terakhir juga bisa dijadikan dasar bahwa perusahaan telah menyelesaikan pembayaran terakhir kepada karyawan. 

Anda dapat memperoleh contoh slip gaji excel secara gratis disini. 

Mutasi BPJS

Kita semua tahu bahwa semua perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya ke dalam program BPJS baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Untuk karyawan yang 

resign atau berhenti bekerja tidak serta merta menghentikan kepesertaan karyawan pada sistem BPJS. HRD dalam hal ini wajib aktif dalam memutasikan karyawan dalam sistem BPJS. Apabila HRD lupa untuk melakukan mutasi karyawan yang resign pada sistem BPJS maka perusahaan akan tertagih iuran BPJS untuk periode depan. Untuk menghindari hal tersebut HRD bisa mengakses E Dabu untuk melakukan mutasi karyawan non aktif pada program BPJS Kesehatan dan mengakses SIPP online untuk melakukan mutasi karyawan non aktif pada program BPJS Ketenagakerjaan. 

Berita acara serah terima

Banyak kasus dimana karyawan yang memperoleh akses fasilitas perusahaan seperti laptop, kendaraan, handphone atau bahkan seragam lupa mengembalikan fasilitas yang telah diberikan. Untuk itu berita acara serah terima perlu dilakukan untuk memperoleh bukti bahwa fasilitas yang pernah dipinjamkan telah dikembalikan sesuai dengan prosedur. Berita acara ini dapat berupa check list dan pernyataan bahwa fasilitas telah diserahterimakan dari karyawan kepada perusahaan. 

0

Uncategorized

Tahukah kamu bahwa kini berbagai perusahaan di berbagai negara telah menerapkan sistem jam kerja 8 jam sehari atau 40 jam dalam seminggu? Sistem yang mendukung work – life balance ini merupakan acuan berbagai perusahaan dalam menerapkan standar jam kerja untuk karyawan mereka. Di indonesia penerapan sistem 40 jam kerja ini bervariasi. Beberapa menerapkan 8 jam kerja sehari dengan pembagian 5 hari kerja dan 2 hari libur, sementara ada beberapa perusahaan yang menerapkan 7 jam kerja dengan pembagian 6 hari kerja dan 1 hari libur. Meskipun menerapkan pembagian jam kerja yang berbeda namun pada intinya jam kerja dalam seminggu tidak boleh melebihi dari 40 jam kerja seminggu. Standard ini juga diatur oleh pemerintah indonesia secara jelas dalam undang undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 


Ada pun sejarah dari jam kerja 8 jam per hari atau 40 jam seminggu ini bermula dari perlawanan panjang yang dilakukan oleh pekerja/buruh. Saat Revolusi Industri di Inggris sekitar abad 18, banyak perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh 100 jam per minggu tanpa libur, atau pekerja/buruh itu bekerja lebih dari 14 jam sehari.


Robert Owen, seorang pengusaha tekstil sekaligus aktivis yang memiliki ide sosialisme menjadi salah satu pionir yang berupaya memperbaiki kondisi kerja di pabriknya. Pria asal Wales itu memangkas waktu kerja buruhnya menjadi 10 jam per hari. Belakangan, dia mempopulerkan cita-cita kerja delapan jam dengan slogan “delapan jam bekerja, delapan jam rekreasi, dan delapan jam istirahat”. Inggris menjadi negara yang pertama yang menerapkan kerja 10 jam sehari khusus perempuan dan anak-anak. Prancis mengikuti untuk seluruh pekerjanya.


Gelombang protes buruh menjalar hingga AS. Serikat buruh terus memberi tekanan kepada perusahaan dan pemerintah untuk mengurangi jam kerja. Hasilnya, perusahaan seperti Ford Motor mulai mengubah jam kerja dengan alasan untuk melindungi kesehatan sekaligus keamanan bagi pekerja. Ide Owen terwujud di AS beberapa dekade kemudian. Slogan Owen digunakan oleh pekerja Amerika selama beberapa tahun setelah Perang Saudara. Pada 1866, upaya politik dari jalur legislasi dilakukan meski gagal. Pada 1867, dewan Illinois AS meloloskan aturan delapan jam kerja sehari meski banyak lubang yang dimanfaatkan perusahaan untuk memaksa pekerja bekerja lebih lama dari delapan jam. Situasi tersebut membuat gerakan buruh 1 Mei atau dikenal dengan sebutan May Day meletus di Chicago, AS. Gerakan ini meluas ke kota-kota lain di AS, bahkan ke Eropa.


Butuh waktu puluhan tahun hingga kebijakan delapan jam kerja diberlakukan. Pada 1940, Kongres AS resmi meloloskan Fair Labor Standards Act yang membatasi jam kerja maksimal 40 jam dan menjadi undang-undang pada 24 Oktober.

0

Pajak

Batas waktu penyampaian pajak penghasilan orang pribadi akan segera berakhir pada tanggal 31 maret mendatang. Itu artinya semua wajib pajak orang pribadi masih memiliki waktu setidaknya satu bulan untuk melaporkan semua penghasilan yang diperoleh pada tahun lalu. Anda dapat melaporkan pajak anda melalui sistem e-filing secara online yang akan memudahkan pelaporan pajak anda. Tentang bagaimana cara melaporkan pajak penghasilan melalui metode e-filing dapat mengakses artikel berikut. Pertanyaan yang sering muncul dalam benak wajib pajak adalah. Mengapa kita sebagai wajib pajak harus repot repot mengisi berbagai macam formulir SPT setiap tahunnya? Bukankah lebih mudah apabila kita hanya membayar pajak yang telah ditentukan dan tidak perlu repot melaporkan SPT tahunan. Tahukah anda bahwa sesungguhnya indonesia menganut sistem pelaporan pajak “self assessment system”. Self assessment system pada sistem pelaporan pajak di indonesia berarti sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah indonesia sendiri telah menerapkan sistem ini sejak tahun 1984 menggantikan sistem official assessment yang merupakan peninggalan sistem perpajakan pemerintah belanda. 


Self Assessment System antara lain :

  1. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang ada pada WP sendiri
  2. Wajib Pajak Aktif mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
  3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

Sebaliknya pada sistem official-assessment besarnya pajak yang seharusnya terutang ditetapkan sepenuhnya oleh Fiskus (aparat pajak). Kriteria dari Official Assesment system adalah :

  1. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus
  2. Wajib Pajak bersifat pasif
  3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Perbedaannya kedua sistem ini terletak pada pemegang tanggung jawab (siapa) yang menetapkan besarnya pajak yang seharusnya terutang. Jika dalam sistem official-assessment penetapan besarnya jumlah pajak Wajib Pajak menjadi tanggung jawab Fiskus, sehingga segala resiko pajak yang akan timbul menjadi tanggung jawab Fiskus, misalnya terlambat membayar atau melapor dikarenakan keterlambatan Fiskus menetapkan besarnya jumlah pajak terutang Wajib Pajak yang harus dibayar. Keterlambatan ini bisa saja dikarenakan terbatasnya petugas pajak untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar Wajib Pajak, yang nota bene tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mengubah sistem pemungutan pajaknya menjadi sistem self-assessment dimana penetapan besarnya jumlah pajak yang seharusnya terutang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak itu sendiri, sehingga segala resiko pajak yang timbul menjadi tanggung jawab Wajib Pajak itu sendiri pula. Di sini terlihat adanya pergeseran tanggung jawab dari Fiskus kepada Wajib Pajak, yang tanpa disadari Wajib Pajak bahwa hal ini akan menjadi beban berat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Fiskus dalam sistem self-assessment hanya bertugas mengawasi pelaksanaannya saja yaitu dengan melakukan pemeriksaan atas kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. System self assessment yang kini dianut Indonesia memberikan kebebasan dan tanggung jawab yang besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.


Hal ini akan berhasil apabila memenuhi beberapa syarat yang diharapkan ada dalam diri Wajib Pajak yaitu:

  1. Kesadaran Wajib Pajak (tax consciousness)
  2. Kejujuran Wajib Pajak
  3. Kemauan atau hasrat untuk membayar pajak (tax mindness)
  4. Kedisiplinan Wajib Pajak (tax discipline) dalam melaksanakan peraturan perpajakan.

Dalam system ini terdapat pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk melakukan self assessment memberikan konsekuensi yang berat bagi Wajib Pajak, artinya jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban-kewajiban Perpajakan yang dipikul kepadanya, sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat. Oleh karena itu system self assessment mewajibkan wajib pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.


Meskipun terkesan memberikan beban yang berat bagi wajib pajak sesungguhnya sistem pelaporan perpajakan untuk orang pribadi di indonesia tidak sepenuhnya menerapkan self assessment system. Untuk orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan contohnya akan dipotong penghasilannya sejumlah pajak yang telah dihitung oleh perusahaan dan melaporkan nilai pajaknya setiap bulan. Sistem pelaporan pajak seperti ini dinamakan withholding system. With Holding System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak/fiskus). Jenis sistem ini merupakan jenis yang adil bagi masyarakatnya. Itulah mengapa setiap tahun sebelum melaporkan spt tahunan orang pribadi semua karyawan akan mendapatkan bukti potong 1721 a1 yang merupakan bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh perusahaan tempat kita bekerja. Jenis Pajak Pot-Put di Indonesia yang menggunakan withholding system adalah PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 21, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

0

Paste your AdWords Remarketing code here