Pajak

Mengenal Self Assessment System Pada Sistem Pelaporan Pajak Indonesia

Batas waktu penyampaian pajak penghasilan orang pribadi akan segera berakhir pada tanggal 31 maret mendatang. Itu artinya semua wajib pajak orang pribadi masih memiliki waktu setidaknya satu bulan untuk melaporkan semua penghasilan yang diperoleh pada tahun lalu. Anda dapat melaporkan pajak anda melalui sistem e-filing secara online yang akan memudahkan pelaporan pajak anda. Tentang bagaimana cara melaporkan pajak penghasilan melalui metode e-filing dapat mengakses artikel berikut. Pertanyaan yang sering muncul dalam benak wajib pajak adalah. Mengapa kita sebagai wajib pajak harus repot repot mengisi berbagai macam formulir SPT setiap tahunnya? Bukankah lebih mudah apabila kita hanya membayar pajak yang telah ditentukan dan tidak perlu repot melaporkan SPT tahunan. Tahukah anda bahwa sesungguhnya indonesia menganut sistem pelaporan pajak “self assessment system”. Self assessment system pada sistem pelaporan pajak di indonesia berarti sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah indonesia sendiri telah menerapkan sistem ini sejak tahun 1984 menggantikan sistem official assessment yang merupakan peninggalan sistem perpajakan pemerintah belanda. 


Self Assessment System antara lain :

  1. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang ada pada WP sendiri
  2. Wajib Pajak Aktif mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
  3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

Sebaliknya pada sistem official-assessment besarnya pajak yang seharusnya terutang ditetapkan sepenuhnya oleh Fiskus (aparat pajak). Kriteria dari Official Assesment system adalah :

  1. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus
  2. Wajib Pajak bersifat pasif
  3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Perbedaannya kedua sistem ini terletak pada pemegang tanggung jawab (siapa) yang menetapkan besarnya pajak yang seharusnya terutang. Jika dalam sistem official-assessment penetapan besarnya jumlah pajak Wajib Pajak menjadi tanggung jawab Fiskus, sehingga segala resiko pajak yang akan timbul menjadi tanggung jawab Fiskus, misalnya terlambat membayar atau melapor dikarenakan keterlambatan Fiskus menetapkan besarnya jumlah pajak terutang Wajib Pajak yang harus dibayar. Keterlambatan ini bisa saja dikarenakan terbatasnya petugas pajak untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar Wajib Pajak, yang nota bene tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mengubah sistem pemungutan pajaknya menjadi sistem self-assessment dimana penetapan besarnya jumlah pajak yang seharusnya terutang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak itu sendiri, sehingga segala resiko pajak yang timbul menjadi tanggung jawab Wajib Pajak itu sendiri pula. Di sini terlihat adanya pergeseran tanggung jawab dari Fiskus kepada Wajib Pajak, yang tanpa disadari Wajib Pajak bahwa hal ini akan menjadi beban berat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Fiskus dalam sistem self-assessment hanya bertugas mengawasi pelaksanaannya saja yaitu dengan melakukan pemeriksaan atas kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. System self assessment yang kini dianut Indonesia memberikan kebebasan dan tanggung jawab yang besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.


Hal ini akan berhasil apabila memenuhi beberapa syarat yang diharapkan ada dalam diri Wajib Pajak yaitu:

  1. Kesadaran Wajib Pajak (tax consciousness)
  2. Kejujuran Wajib Pajak
  3. Kemauan atau hasrat untuk membayar pajak (tax mindness)
  4. Kedisiplinan Wajib Pajak (tax discipline) dalam melaksanakan peraturan perpajakan.

Dalam system ini terdapat pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk melakukan self assessment memberikan konsekuensi yang berat bagi Wajib Pajak, artinya jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban-kewajiban Perpajakan yang dipikul kepadanya, sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat. Oleh karena itu system self assessment mewajibkan wajib pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.


Meskipun terkesan memberikan beban yang berat bagi wajib pajak sesungguhnya sistem pelaporan perpajakan untuk orang pribadi di indonesia tidak sepenuhnya menerapkan self assessment system. Untuk orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan contohnya akan dipotong penghasilannya sejumlah pajak yang telah dihitung oleh perusahaan dan melaporkan nilai pajaknya setiap bulan. Sistem pelaporan pajak seperti ini dinamakan withholding system. With Holding System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak/fiskus). Jenis sistem ini merupakan jenis yang adil bagi masyarakatnya. Itulah mengapa setiap tahun sebelum melaporkan spt tahunan orang pribadi semua karyawan akan mendapatkan bukti potong 1721 a1 yang merupakan bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh perusahaan tempat kita bekerja. Jenis Pajak Pot-Put di Indonesia yang menggunakan withholding system adalah PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 21, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

Author


Avatar