Your address will show here +12 34 56 78
Pajak

Batas waktu penyampaian pajak penghasilan orang pribadi akan segera berakhir pada tanggal 31 maret mendatang. Itu artinya semua wajib pajak orang pribadi masih memiliki waktu setidaknya satu bulan untuk melaporkan semua penghasilan yang diperoleh pada tahun lalu. Anda dapat melaporkan pajak anda melalui sistem e-filing secara online yang akan memudahkan pelaporan pajak anda. Tentang bagaimana cara melaporkan pajak penghasilan melalui metode e-filing dapat mengakses artikel berikut. Pertanyaan yang sering muncul dalam benak wajib pajak adalah. Mengapa kita sebagai wajib pajak harus repot repot mengisi berbagai macam formulir SPT setiap tahunnya? Bukankah lebih mudah apabila kita hanya membayar pajak yang telah ditentukan dan tidak perlu repot melaporkan SPT tahunan. Tahukah anda bahwa sesungguhnya indonesia menganut sistem pelaporan pajak “self assessment system”. Self assessment system pada sistem pelaporan pajak di indonesia berarti sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah indonesia sendiri telah menerapkan sistem ini sejak tahun 1984 menggantikan sistem official assessment yang merupakan peninggalan sistem perpajakan pemerintah belanda. 


Self Assessment System antara lain :

  1. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang ada pada WP sendiri
  2. Wajib Pajak Aktif mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
  3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

Sebaliknya pada sistem official-assessment besarnya pajak yang seharusnya terutang ditetapkan sepenuhnya oleh Fiskus (aparat pajak). Kriteria dari Official Assesment system adalah :

  1. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang ada pada fiskus
  2. Wajib Pajak bersifat pasif
  3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Perbedaannya kedua sistem ini terletak pada pemegang tanggung jawab (siapa) yang menetapkan besarnya pajak yang seharusnya terutang. Jika dalam sistem official-assessment penetapan besarnya jumlah pajak Wajib Pajak menjadi tanggung jawab Fiskus, sehingga segala resiko pajak yang akan timbul menjadi tanggung jawab Fiskus, misalnya terlambat membayar atau melapor dikarenakan keterlambatan Fiskus menetapkan besarnya jumlah pajak terutang Wajib Pajak yang harus dibayar. Keterlambatan ini bisa saja dikarenakan terbatasnya petugas pajak untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar Wajib Pajak, yang nota bene tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk mengubah sistem pemungutan pajaknya menjadi sistem self-assessment dimana penetapan besarnya jumlah pajak yang seharusnya terutang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak itu sendiri, sehingga segala resiko pajak yang timbul menjadi tanggung jawab Wajib Pajak itu sendiri pula. Di sini terlihat adanya pergeseran tanggung jawab dari Fiskus kepada Wajib Pajak, yang tanpa disadari Wajib Pajak bahwa hal ini akan menjadi beban berat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Fiskus dalam sistem self-assessment hanya bertugas mengawasi pelaksanaannya saja yaitu dengan melakukan pemeriksaan atas kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. System self assessment yang kini dianut Indonesia memberikan kebebasan dan tanggung jawab yang besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.


Hal ini akan berhasil apabila memenuhi beberapa syarat yang diharapkan ada dalam diri Wajib Pajak yaitu:

  1. Kesadaran Wajib Pajak (tax consciousness)
  2. Kejujuran Wajib Pajak
  3. Kemauan atau hasrat untuk membayar pajak (tax mindness)
  4. Kedisiplinan Wajib Pajak (tax discipline) dalam melaksanakan peraturan perpajakan.

Dalam system ini terdapat pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk melakukan self assessment memberikan konsekuensi yang berat bagi Wajib Pajak, artinya jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban-kewajiban Perpajakan yang dipikul kepadanya, sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat. Oleh karena itu system self assessment mewajibkan wajib pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.


Meskipun terkesan memberikan beban yang berat bagi wajib pajak sesungguhnya sistem pelaporan perpajakan untuk orang pribadi di indonesia tidak sepenuhnya menerapkan self assessment system. Untuk orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan contohnya akan dipotong penghasilannya sejumlah pajak yang telah dihitung oleh perusahaan dan melaporkan nilai pajaknya setiap bulan. Sistem pelaporan pajak seperti ini dinamakan withholding system. With Holding System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak/fiskus). Jenis sistem ini merupakan jenis yang adil bagi masyarakatnya. Itulah mengapa setiap tahun sebelum melaporkan spt tahunan orang pribadi semua karyawan akan mendapatkan bukti potong 1721 a1 yang merupakan bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh perusahaan tempat kita bekerja. Jenis Pajak Pot-Put di Indonesia yang menggunakan withholding system adalah PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 21, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

0

JPayroll, Pajak

PTKP adalah batas hidup minimum yang wajib dipenuhi oleh seseorang  untuk dapat hidup layak sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Pajak penghasilan merupakan salah satu fasilitas dalam pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan ini. PTKP dapat diberikan dalam jumlah tetap ataupun variatif. Di Indonesia, PTKP bersifat variatif disesuaikan dengan kondisi wajib pajak yang bersangkutan.

PTKP yang baru sejak tahun pajak 2016 yang telah diatur dalam pasal 7 UU Pajak Penghasilan (PPh) yang menjelaskan keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya antara lain orang tua, mertua, anak kandung dan anak angkat. Sedangkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak. Mulai 1 Januari 2016 batas PTKP dinaikkan menjadi Rp 54.000.000. Setelah berkonsultasi dengan wakil rakyat di DPR pemerintah melalui Kemenkeu akhirnya menaikkan

batas PTKP. Besarnya PTKP diubah menjadi Rp 54.000.000 atau Rp 4.500.000. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan tidak lebih dari empat juta lima ratus ribu rupiah setiap bulannya dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan atau nihil. Bagi mereka yang telah menikah, PTKP tersebut masih bertambah besar lagi. Seorang kepala keluarga yang menanggung istri dan anak akan mendapat tambahan PTKP masing-masing sebesar Rp 4.500.000/tahun. Untuk tanggungan di perbolehkan dengan jumlah maksimal 3 orang. Sehingga seorang karyawan atau pegawai yang telah menikah dan memiliki anak kandung yang sepenuhnya ditanggung biaya hidupnya mendapatkan PTKP sebesar Rp 72.000.000. Perubahan yang besar ini dapat memberikan dampak penurunan jumlah penerimaan pajak

yang besar mengingat jumlah pajak yang dibayar adalah jumlah penghasilan yang telah dikurangi oleh PTKP dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Besaran PTKP telah diubah beberapa kali Sejak tahun 1983 hingga 2008, Undang-Undang Pajak Penghasilan telah diamandemen sebanyak 4 kali. Dalam kurun 25 tahun tersebut, besaran PTKP mengalami mengalami beberapa perubahan, baik karena amandemen Undang-Undang, maupun adanya penyesuaian melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK).


Adapun setelah tahun 2008 sampai dengan sekarang, pemerintah lebih aktif mengubah besaran PTKP melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Perubahan tersebut disesuaikan dengan keadaan ekonomi di Indonesia. Menurut Darwis (2012) perubahan PTKP ini merupakan strategi dari pemerintah untuk menekan tingkat inflasi yang terus merangkak naik dan untuk memberikan stimulus konsumsi domestik sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Darwis (2012) setidaknya terdapat tiga dampak positif setelah nilai PTKP dinaikkan. Hal pertama adalah meningkatnya konsumsi dalam negeri, dengan adanya kenaikan nilai PTKP maka daya beli masyarakat akan meningkat, karena biasanya penghasilan yang didapat dipotong untuk membayar pajak, sekarang bisa mengalokasikannya untuk dikonsumsi atau dibelanjakan. Hal kedua adalah meningkatnya tabungan atau saving masyarakat, uang yang sebelumnya dibayarkan pajak, sekarang bisa dialokasikan untuk ditabung bila tidak dibelanjakan. Ketiga, memberikan perlindungan dan keringanan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti buruh yang berpenghasilan di bawah Rp4.500.000 , agar tidak terbebani lagi dengan harus membayar pajak.

0

Pajak

Tanggal 31 maret akan segera tiba, artinya batas waktu pelaporan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi akan segera berakhir. Untuk itu anda yang bekerja baik sebagai karyawan atau melakukan pekerjaan bebas wajib tahu bagaimana melakukan perhitungan PPh 21 dan melakukan pelaporan SPT PPh 21 orang pribadi (OP). Menurut peraturan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seluruh warga negara Indonesia yang berstatus sebagai karyawan, pegawai, atau pekerja yang memperoleh gaji wajib membayarkan pajak penghasilan (PPh) kepada negara.

Dasar hukum perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan ini dirangkum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Adapun pengaturan-peraturan mengenai PPh 21 untuk pribadi ini bisa diringkas dalam poin-poin berikut ini:

  • Pemotongan PPh 21 tidak dilakukan jika penghasilan belum mencapai Rp450.000 per hari;
  • PPh 21 berlaku untuk mereka yang penghasilan per harinya sejumlah atau lebih dari Rp450.000, pemotongan dikurangkan dari penghasilan bruto; 
  • Jika seorang pegawai tidak tetap memiliki penghasilan satu bulan kalender melebihi angka Rp4.500.000 maka pajak dapat dikurangkan dari jumlah penghasilan bruto;
  • Sesuai peraturan tersebut, jika penghasilan bulanan Anda tidak mencapai Rp4.500.000, maka Anda belum wajib membayar PPh 21. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang PPh 21 tahun 2016.

Untuk lebih jelasnya berikut adalah contoh perhitungan PPh 21 untuk karyawan :


Retto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp 5.750.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000,00. Retto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Retto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut:


Gaji Rp 5.750.000,00


Pengurangan:

  1. Biaya Jabatan

5% X Rp 5.750.000,00 Rp 287.500,00


  1. Iuran Pensiun Rp 200.000,00

Total Pengurang : RP 487.500,00


Penghasilan neto sebulan Rp 5.262.500,00

Penghasilan neto setahun adalah

12 X Rp 5.262.500,00 = Rp 63.150.000,00


PTKP setahun

– untuk Wajib Pajak sendiri Rp 54.000.000,00

– tambahan karena menikah Rp 4.500.000,00

Total PTKP : Rp 58.500.000,00

Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp 63.150.000,00 – Rp 58.500.000,00 = Rp 4.650.000,00


PPh Pasal 21 Terutang

5% X Rp 4.650.000,00 = Rp 232.500,00


PPh Pasal 21 bulan Januari

Rp 232.500,00 : 12 Rp 19.375,00


Catatan:

  1. Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang

dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa

memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.


  1. Contoh tersebut berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP). Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka

jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Januari adalah sebesar 120% x

Rp19.375,00= Rp23.250,00.


  1. Untuk contoh-contoh selanjutnya diasumsikan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal  21 sudah memiliki NPWP, kecuali disebut lain dalam contoh tersebut.

Sekarang anda telah mengetahui bagaimana cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Setelah memastikan perhitungan benar langkah selanjutnya adalah melaporkan perhitungan tersebut dalam SPT tahunan yang jatuh tempo setiap tanggal 31 maret setiap tahunnya.  Berikut ini adalah cara melaporkan SPT PPh 21 orang pribadi :


e-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang 

dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (http://www.pajak.go.id) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP).


Layanan e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak telah terintegrasi dalam layanan DJP Online, yang dapat diakses pada tautan berikut:

Bagi wajib pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770, 1770S, 1770SS) maupun SPT Tahunan PPh Badan (1771) dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT-nya pada aplikasi e-Filing di DJP Online.

Untuk jenis SPT 1770SS dan 1770S disediakan formulir pengisian langsung pada aplikasi e-Filing. Sedangkan untuk penyampaian laporan SPT pajak lainnya terutama jenis SPT 1770 maupun 1771, e-Filing di DJP Online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa ungggah SPT yang telah dibuat melalui aplikasi e-SPT maupun e-FORM, SPT yang telah dibuat melalui aplikasi-aplikasi tersebut dapat disampaikan secara online tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Selain sarana-sarana tersebut dan untuk jenis SPT yang lain, Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT secara online melalui salah satu ASP yang telah ditunjuk Direktur Jenderal Pajak yaitu:


www.spt.co.id

www.pajakku.com

www.eform.bri.co.id

www.online-pajak.com

aspbni.bni.co.id

klikpajak.id


Untuk mulai menggunakan fasilitas E-Filing silahkan lihat Petunjuk Penggunaan E-Filing atau Modul Pengisian E-Filing. Dalam penggunaan e-Filing perlu diperhatikan Daftar Lampiran Yang Wajib Diunggah. Apabila terjadi Error saat penggunaan e-Filing, dapat mengecek Daftar Kode Error untuk memperoleh informasi mengenai cara penanganannya.

0

Paste your AdWords Remarketing code here