Pilih Laman

Karyawan merupakan nyawa dari suatu perusahaan. Dengan jumlah sumber daya manusia yang banyak dan produktif tentunya suatu perusahaan akan dapat berjalan dengan baik. Namun ada saatnya ketika suatu perusahaan memutuskan kontrak kerja dengan karyawannya. Pada saat ini, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayarkan uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja.

Menurut Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap pengusaha diwajibkan untuk membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan yang seharusnya diterima.

Apa perbedaan dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak?

Kebanyakan orang mungkin merasa bingung dengan perbedaan ketiga hal ini. Sehingga mereka mengasumsikan bahwa ketiga hal ini adalah hal yang sama. Namun faktanya ketiga hal ini memiliki pengertian yang berbeda dan memiliki aturan yang berbeda pula dalam perhitungannya.

Uang pesangon adalah pembayaran yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja. Aturan dalam pemberian uang pesangon, menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengacu pada lama masa kerja seseorang serta alasan pemutusan hubungan kerja.

Sementara itu, uang penghargaan masa kerja (UPMK) merupakan uang jasa yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan sebagai bentuk penghargaan selama bekerja di perusahaan tersebut. Aturan dalam pemberian UPMK akan mengacu pada lama masa kerja seseorang di perusahaan tersebut.

Berbeda dengan UPMK, Uang Penggantian Hak (UPH) meliputi 4 hal utama seperti cuti tahunan yang belum gugur, biaya atau ongkos karyawan dan keluarganya pulang ke tempat karyawan diterima kerja, penggantian perumahan dan hak lainnya (bagi yang memenuhi syarat), serta hal-hal lain yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja. Aturan dalam pemberian UPH akan berdasarkan upah pokok dan tunjangan tetap yang diberikan kepada karyawan dan keluarganya.

Perbedaan dari ketiga bentuk kompensasi terhadap pemutusan hubungan kerja ini adalah pada alasan kenapa pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan.

Bagaimana perhitungan uang pesangon dan UPML menurut UU Ketenagakerjaan ?

Perhitungan mengenai uang pesangon, UPMK, dan UPH telah diatur secara rinci di dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat (2) – (4). Di dalamnya telah dijelaskan berapa besar uang pesangon, UPMK, dan UPH yang wajib dibayarkan kepada karyawan dengan syarat-syarat tertentu.

Perhitungan besarnya uang pesangon yang diberikan kepada karyawan diatur dalam Pasal 156 Ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Berikut merupakan cara perhitungan untuk uang pesangon :

  1. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
  2. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
  3. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
  4. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
  5. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
  6. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
  7. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
  8. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
  9. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

Sementara perhitungan UPMK berdasarkan Pasal 156 Ayat (3) adalah sebagai berikut :

  1. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
  2. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
  3. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
  4. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
  5. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
  6. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
  7. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
  8. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.

Komponen upah apa saja yang dipertimbangan dalam perhitungan Uang Pesangon, UPMK, dan UPH?

Menurut UU Ketenagakerjaan pasal 157 ayat (1), ada beberapa komponen yang digunakan dasar untuk perhitungan uang pesangon, UPMK, dan UPH seperti upah pokok karyawan dan segala macam bentuk tunjungan tetap seperti tunjungan transport, tunjangan kesehatan, dan lain sebagainya.

Bagaimana jika perusahaan membayar karyawannya perhari atau menurut tingkat kinerja karyawan?

Perusahaan yang membayar karyawannya dengan gaji perhari dapat menentukan upah pokok karyawan dengan memberikan upah selama 30 hari. Jadi, upah pokok yang didapatkan karyawan adalah hasil dari 30 kali penghasilan sehari.

Untuk perusahaan yang membayar karyawannya dengan perhitungan tingkat kinerja, misalnya berapa banyak produk yang karyawannya dapat jual dalam satu bulan. Dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 157 ayat (1) dijelaskan bahwa untuk permasalahan tersebut, perusahaan dapat menentukan upah pokok dari rata-rata penghasilan karyawan selama satu tahun karyawan tersebut bekerja. Tentunya dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum daerah.

Apa saja alasan-alasan khusus yan menggugurkan hak karyawan dalam mendapatkan Uang Pesangon, UPMK, dan UPH ?

Ada beberapa alasan pemutusan hubungan kerja yang akan menggugurkan hak karyawan dalam menerima uang pesangon, UPMK, dan UPH. Hal ini seperti yang telah dijelaskan di dalam UU Ketenagakerjaan, berikut hal-hal yang dapat menggugurkan hak karyawan :

 

  • Karyawan tdak lulus pada masa percobaan.
  • Selesainya masa kontrak karyawan dengan perusahaan.
  • Ketika karyawan mengajukan pengunduran diri atas keinginannya sendiri sesuai dengan prosedur yang berlaku, ia hanya berhak mendapatkan Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah
  • Karyawan tidak melaksanakan tugasnya selama 5 hari atau lebih dan telah mendapatkan panggilan 2 kali berturut-turut, hanya berhak mendapatkan Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah.
  • Ketika karyawan ditahan dan tidak dapat memenuhi tugasnya dengan syarat ia memiliki masa kerja lebih dari 6 bulan, ia tidak berhak atas uang pesangon namun masih berhak mendapatkan satu kali UPMK dan UPH.
  • Ketika karyawan tersandung masalah hukum dan diputuskan bersalah hingga ditahan, ia tidak berhak atas uang pesangon namun masih berhak mendapatkan satu kali UPMK adan UPH.

 

Apakah ada alasan yang menyebabkan karyawan mendapatkan Uang Pesangon dan UPMK lebih dari aturan yang ditetapkan oleh UU Ketenagakerjaan?

Sama halnya dengan alasan yang menggugurkan hak karyawan atas uang pesangon, UPMK, dan UPH. Ada alasan yang menyebabkan perusahaan harus membayarkan uang pesangon dua kali lipat lebih besar dari yang seharusnya. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut :

  • Ketika karyawan memasuki usia pensiun, ia berhak mendapatkan dua kali uang pesangon, satu kali UPMK, dan UPH.
  • Ketika karyawan mengalami musibah seperti sakit parah maupun kecelakaan kerja dengan masa kerjanya yang diatas 12 bulan, ia berhak untuk mendapatkan dua kali uang pesangon, dua kali UPMK, dan UPH.
  • Ketika karyawan meninggal dunia, ia berhak atas dua kali uang pesangon, satu kali UPMK, UPH, dan uang pisah.
  • Perusahaan mengalami peleburan, penggabungan, dan perubahan status perusahaan, karyawan berhak mendapatkan dua kali uang pesangon, satu kali UPMK, dan UPH.
  • Pemutusan hubungan kerja masal yang dilakukan perusahaan dengan alasan efisiensi, karyawan yang terdampak PHK berhak mendapatkan dua kali uang pesangon, satu kali UPMK, dan UPH.
  • Perusahaan melakukan pelanggaran sehingga karyawan mengajukan penggunduran diri, perusahaan wajib membayarkan uang pesangon sebesar dua kali lipat, satu kali UPMK, dan UPH.

Itulah beberapa hal yang wajib diketahui oleh perusahaan mengenai perhitungan uang pesangon, UPMK, dan UPH saat dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan. Pada era seperti sekarang ini, perhitungan tersebut tidak perlu dilakukan secara manual. Banyak sistem cerdas yang menyediakan fitur untuk membantu perusahaan anda. Lalu bagaimana dengan perusahaan anda, bagaimana anda menerapkan aturan perhitungan uang pesangon untuk karyawan?

Paste your AdWords Remarketing code here