Pada bulan Oktober 2017 lalu, ada sebuah kasus yang banyak disorot oleh media. Kasus tersebut adalah ledakan dan kebakar pabrik mercon di Kosambi, Tangerang pada Kamis (26/10/2017). Setidaknya lebih dari 30 jiwa melayang dan puluhan lainnya luka-luka akibat peristiwa ini.

PT Panca Buana Cahaya Sukses, pemilik pabrik mercon tersebut, sontak mendapatkan sorotan. Beberapa pelanggaran yang dilakukannya mulai terkuak oleh publik. Salah satunya adalah tidak semua pekerja di pabrik tersebut mendapatkan tunjangan kesehatan. Dari data yang dilansir dari halaman kompas.com, hanya ada 27 karyawan dari 103 karyawan yang didaftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Kejadian tersebut seharusnya menjadi pengingat bagi seluruh perusahaan di Indonesia untuk memperhatikan hak karyawan yang mereka pekerjakan. Menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), setidaknya ada 6 hak karyawan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Simak keenam hak tersebut pada bahasan dibawah ini :

JAM KERJA

Perusahaan tidak boleh memaksa karyawannya untuk bekerja 24 jam dalam sehari atau bekerja 7 hari dalam seminggu. Berdasarkan peraturan pemerintah dalam Pasal 77 UU Ketenagakerjaan, jam kerja untuk karyawan adalah 40 jam dalam seminggu. Lebih lanjutnya, dalam pasal 77 ayat 2 juga dijelaskan bahwa bagi perusahaan yang menerapkan 6 hari kerja, karyawan diperbolehkan untuk bekerja hingga 7 jam dalam sehari. Sedangkan untuk perusahaan yang menerapkan 5 hari kerja, karyawan diperbolehkan bekerja hingga 8 jam dalam sehari. Apabila karyawan bekerja lebih dari 40 jam dalam seminggu, hal tersebut dapat dikatakan sebagai waktu kerja lembur sehingga karyawan berhak mendapatkan upah lembur.

CUTI KARYAWAN

Perusahaan tidak dapat semena-mena dalam memutuskan bahwa pada hari libur nasional, karyawan harus melakukan aktivitas bekerja. Dalam UU Ketenagakerjaan pasal 85 ayat (1), pemerintah menegaskan bahwa karyawan tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. Pengecualian dari aturan ini tertuang pada pasal 85 ayat (2) yang mengatur bahwa perusahaan dapat memperkerjakan karyawannya pada hari libur resmi jika jenis pekerjaan yang dijalankan bersifat terus menerus. Namun untuk mempekerjakan karyawan pada saat hari libur resmi perlu adanya perjanjian antara perusahaan dan karyawan yang bersangkutan.

Karyawan yang bekerja pada hari libur resmi berhak mendapatkan upah kerja lembur.

HUBUNGAN KERJA

Hubungan kerja yang dimaksudkan dalam poin ini adalah status kepegawaian seorang karyawan. Apakah dia merupakan pegawai tetap atau pegawai tidak tetap. Status kepegawaian merupakan hak karyawan karena berkaitan dengan hak-hak karyawan terkait jaminan kesehatan, upah, dan lain sebagainya. Pemerintah memberikan batasan yang jelas mengenai hal ini dalam pasal 56 UU Ketenagakerjaan bahwa ada dua status kepegawaian yaitu pekerja yang dikontrak dalam jangka waktu tertentu dan tidak tertentu. Ketentuan dalam waktu kerja ini diatur dalam perjanjian kerja yang disetujui oleh pihak perusahaan maupun pihak karyawan sendiri.

Pada pasal 60 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa perjanjian kerja untuk waktu yang tidak tertentu juga dapat diartikan sebagai masa percobaan yang berlaku paling lama selam 3 bulan kerja.

JAMINAN KESEJAHTERAAN

Pada bagian ketiga pada UU Ketengakerjaan membahas tentang kesejahteraan yang menjadi hak karyawan. Pada pasal 99 ditegaskan bahwa setiap karyawan dan keluarganya berhak untuk memperoleg jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan, perusahaan juga wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan dengan memperhatikan kebutuhan karyawan dan ukuran kemampuan perusahaan itu sendiri.

UPAH

Upah atau gaji merupakan penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannnya. Upah wajib dibayarkan kepada karyawan yang bekerja. Sebaliknya dalam pasal 93 ayat (1) ditegaskan bahwa upah tidak wajib dibayarkan kepada karyawan yang tidak bekerja. Namun ada beberapa pengecualian terhadap aturan ini seperti yang tertuang dalam pasal 93 ayat (2) yang menegaskan bahwa perusahaan masih wajib membayarkan upah kepada karyawan yang tidak bekerja dengan kondisi-kondisi tertentu.

Kondisi yang dimaksud adalah saat karyawan sakit, melakukan kegiatan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, melaksanakan tugas pendidikan dari peursahaan, mengambil hak istirahat, menjalankan kewajiban terhadap negara, dan beberapa kondisi lainnya.

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA.

Karyawan yang diputuskan hubungan kerjanya secara sepihak oleh perusahaan, perusahaan wajib membayarkan uang pesangon  dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima karyawan. Aturan mengenai uang pesangon telah dibahas pada artikel dengan judul Bagaimana Undang Undang Mengatur Uang Pesangon ?.

Ada beberapa alasan perusahaan ketika melakukan pemutusan hubungan kerja. Seperti saat karyawan sakit atau perusahaan juga berhak melakukan PHK ketika karyawan tidak menunjukkan kinerja yang baik.

Itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan mengenai hak-hak karyawan. Hak karyawan sangat berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Sehingga hak karyawan sangat perlu diperhatikan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan tidak bertentangan dengan HAM yang berlaku. 

Paste your AdWords Remarketing code here