20 November 2017 yang lalu, kepala daerah tingkat provinsi (gubernur) di seluruh Indonesia telah menetapkan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) di provinsi masing-masing. Ketentuan ini menyusul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 41. Sebelumnya kepala daerah tingkat kabupaten/kota (bupati dan walikota) pada setiap kabupaten/kota di provinsi tersebut telah mengusulkan nominal upah minimum.

Penetapan upah minimum di kabupaten/kota tersebut berfungsi sebagai ‘pengaman’ agar pengusaha di wilayah tersebut tidak semena-mena dalam memberikan upah kepada karyawan. Tentu saja upah minimum tersebut hanya merupakan batas bawah, artinya pengusaha diperbolehkan untuk memberikan upah lebih tinggi dari nominal yang ditetapkan. Tentu saja hal ini dipertimbangkan dengan kemampuan perusahaan dalam memberikan upah kepada karyawannya.

Sebelumnya pada 1 November 2017, pemerintah provinsi di seluruh Indonesia telah menetapkan UMP (Upah Minimum Provinsi). UMP memiliki fungsi yang sama dengan UMK. Hanya saja UMK yang ditetapkan pada setiap kabupaten/kota, nominalnya harus lebih tinggi daripada UMP di provinsi tersebut. Batas bawah UMP hanya berlaku bagi kabupaten/kota yang tidak memiliki UMK dikarenakan angka atau biaya hidup layaknya belum terpenuhi.

Penggunaan peraturan mengenai UMK ini hanya berlaku bagi karyawan yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun. Bagi karyawan yang memiliki masa kerja lebih dari 1 tahun, perusahaan dapat menetapkan upah berdasarkan Stukrur dan Skala Upah yang ditetapkan dan berlaku di perusahaan masing-masing.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan kenaikan UMP terkecil dibanding provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia. Dilansir dari detik.com, kenaikan UMP di provinsi yang dikepalai oleh Dr. H. Soekarwo ini hanya mencapai Rp. 120.894. Dengan kenaikan tersebut UMP yang berlaku di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.508.894.

Ibukota Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, menjadi kota dengan nominal UMK tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 75 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018, UMK yang berlaku di kota yang menjadi kota terbesar kedua di Indonesia ini adalah sebesar Rp. 3.583.312,61. Di nomor 2 dan 3 terdapat Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo dengan UMK masing-masing sebesar Rp. 3580.370,64 dan Rp. 3.577.428,68. Sementara kabupaten/kota di Jawa Timur dengan UMK terkecil ada pada Kabupaten Magetan, Kabupatena Ponorogo, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Trenggalek dengan UMK sebesar Rp. 1.509.816,12.

Sementara itu provinsi D.I Yogyakarta yang memiliki kenaikan UMP terkecil di seluruh Indonesia dengan kenaik UMP sebesar Rp. 116.508. Dengan kenaikan tersebut UMP di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebesar Rp. 1.454.154. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DIY Sri Sultan HB X Nomor : 220/KEP/2017 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi, Kota Yogyakarta memiliki UMK tertinggi dibandingkan dengan keempat kabupaten/kota yang lainnya. UMK yang ditetapkan di kota yang dikenal sebagai kota pendidikan itu adalah sebesar Rp. 1.709.150. Sementara kabupaten/kota yang memiliki UMK terendah adalah Kabupaten Gunungkidul dengan UMK sebesar Rp.1.454.200.  

Sama halnya dengan provinsi di Pulau Jawa, Provinsi Riau menetapkan kenaikan UMP di provinsinya sebesar 8,71% atau Rp. 197.431. Dengan kenaikan ini UMP yang berlaku di provinsi yang terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera ini adalah sebesar Rp 2.464.154. Sama halnya dengan provinsi yang lainnya, ibukota Provinsi Riau, Kota Pekanbaru menduduki peringkat pertama sebagai UMK terbesar di Provinsi Riau. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 880/XI/2017, Kota Pekanbaru memiliki UMK sebesar Rp. 2.557.486,73 sementara Kabupaten Rokan Hilir merupakan kabupaten/kota dengan UMK terkecil yaitu dengan Rp. 2.506.141,78.

Perbedaan penetapan UMK diseluruh Indonesia terjadi karena adanya perbedaan biaya untuk hidup layak dimasing-masing daerah. Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam 1 bulan tentunya memiliki perbedaan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis yang berbeda-beda serta faktor lainnya seperti kemajuan industri di wilayah tersebut. Namun penetapan UMK ini tentunya merupakan langkah pemerintah untuk mengatur nasib karyawan sehingga karyawan mendapatkan upah yang adil. Bagaimana dengan daerah Anda? Apakah Anda telah mengecek UMK yang berlaku di daerah Anda? Ada baiknya jika Anda segera melihat berapa UMK yang berlaku di daerah Anda untuk mengatur langkah dan strategi perusahaan ke depannya.  

Paste your AdWords Remarketing code here