Pilih Laman

Cuti merupakan suatu kondisi dimana seorang karyawan tidak masuk bekerja disertai dengan izin dari instansi atau perusahaan dia bekerja. Sementara itu menurut undang undang Ketenagakerjaan seorang pekerja berhak atas cuti tahunan sekurang kurangnya 12 hari kerja. Umumnya apabila karyawan mengambil cuti maka karyawan tersebut akan tetap mendapatkan hak gaji secara penuh meskipun karyawan yang bersangkutan tidak masuk kerja. Selain cuti tahunan Ada beberapa jenis cuti yang diatur dalam UU Ketenaga Kerjaan antara lain :

Cuti Sakit
Pekerja berhak mendapatkan upah dari pengusaha apabila pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. (Pasal 93 Ayat 1 dan 2(a))

Cuti Haid
Pekerja perempuan berhak mendapatkan upah dari pengusaha apabila pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan (Pasal 93 Ayat 1 dan 2(b)).

Cuti Khusus
Pekerja berhak mendapatkan upah dari pengusaha apabila pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia (Pasal 93 Ayat 1 dan2(c)).

Lalu bagaimana dengan cuti bersama? Pada dasarnya uu no. 13 tahun 2003 tidak menjelaskan tentang cuti bersama. Cuti bersama diatur dalam skb 3 menteri tentang hari libur nasional yang dikeluarkan setiap tahun. Awalnya pada tahun 2003 pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 357 Tahun 2003, Kep-191/Men/2003, dan 03/SKB/M.PAN/2003 tentang Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2004 tanggal 17 Juli 2003 yang kemudian berturut-turut terbit setiap tahun. Maka sejak saat itu dikenal istilah cuti bersama (istilah Saudara: cuti massal) yang berlaku terhadap karyawan swasta, pegawai negeri
(PNS, TNI dan POLRI), termasuk kepada pejabat negara (Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan lain-lain). Dalam pelaksanaanya cuti massal atau cuti bersama tersebut akan memotong saldo cuti tahunan karyawan yang didapat dari perusahaan.

Paste your AdWords Remarketing code here