Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tentang PPh 21

Pada 27 Desember 2023 lalu, pemerintah resmi menetapkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 (PP 58/2023) tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21, yang disosialisasikan pada 29 Desember 2023 dan berlaku secara efektif mulai 1 Januari 2024. 

Peraturan pemerintah ini mengatur cara perhitungan pajak penghasilan dengan menggunakan tarif efektif yang digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan melalui pekerjaan, jasa atau kegiatan, termasuk juga dengan pejabat negara, pegawai negeri sipil, tentara, kepolisian dan pensiunannya. 

Tujuan diterapkannya tarif TER ini adalah untuk mempermudah teknis perhitungan PPh 21 tiap bulannya. Sehingga pada tahun 2024 ini perhitungan PPh 21 menggunakan dua macam perhitungan sebagai berikut:

Tarif Efektif (TER)

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 58 disebutkan bahwa tarif efektif dibagi menjadi 2 macam, yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian.

1. Tarif Efektif Bulanan

Perhitungan tarif efektif bulanan dibagi berdasarkan besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. Kategori tersebut adalah sebagai berikut:

Kategori A

1. Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)
2. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang (TK/1)
3. Kawin tanpa tanggungan (K/0)

Kategori B

1. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang (TK/2)
2. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang (TK/3)
3. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang (K/1)
4. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang (K/2)

Kategori C
Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang (K/3)

Berikut contoh perhitungannya:

Tuan A memiliki gaji bruto Rp 10.000.000/bulan. Tuan A sudah menikah dan tidak memiliki tanggungan (K/0). Sehingga total gaji Tuan A dalam satu tahun adalah Rp 120.000.000, kemudian dikurangkan dengan biaya jabatan sebesar 5%, maka penghasilan neto dalam satu tahun adalah Rp 114.000.000. Dengan peraturan pajak yang berlaku untuk K/0 maka PTKP setahun Tuan A adalah Rp 58.500.000, menyisakan Rp 55.500.000 sebagai penghasilan kena pajak. Karena tergolong K/0 dengan penghasilan 10jt per bulan, maka Tuan A akan dikenakan 2% berdasarkan kategori Tarif TER.  Berikut perhitungannya:

Dengan perhitungan ini, setiap bulannya hingga bulan november Tuan A perlu membayarkan PPh 21 sebesar  Rp 200.000, sedangkan di bulan desember Tuan A perlu membayarkan selisih dari:

Perhitungan Tarif Progresif – Total Tarif TER 11 bulan (Januari – November)

Rp 2.775.000 – (Rp 200.000 x 11) = Rp 575.000

Sehingga pada bulan Desember Tuan A perlu membayarkan PPh 21 sebesar Rp 575.000

Tarif Efektif Harian

Tarif efektif harian ini dikenakan kepada pegawai yang menerima upah harian.

Dalam penerapannya PP 58 ini memiliki berbagai dampak, secara perhitungan memang memudahkan tim pajak karena komponennya langsung dipotongkan pada penghasilan bruto sehingga tidak perlu menghitung penghasilan kena pajak yang memiliki banyak komponen dan tidak perlu menggunakan tarif berlapis. Tetapi dampak yang mungkin kurang menyenangkan bagi sebagian orang adalah sisa perhitungan di akhir masa pajak akan dibebankan di akhir tahun. Selain itu tim pajak perlu melakukan penyesuaiJPayroll an. Perusahaan yang sudah menggunakan software payroll seperti akan sangat terbantu karena saat ini JPayroll sudah mengakomodir perhitungan dengan Tarif Efektif atau TER, sehingga memudahkan tim pajak dan payroll untuk beradaptasi dengan peraturan terbaru ini.