UMR, UMP, UMK: Salah Pakai Acuan Bisa Bikin Perusahaan Kena Sanksi

Istilah UMR masih sering muncul di percakapan sehari-hari, di lowongan kerja, bahkan di dokumen internal perusahaan. Tapi jika ditelusuri lebih dalam, istilah ini sudah tidak berlaku secara hukum sejak 2015. Yang berlaku sekarang adalah UMP dan UMK. Bagi tim HR memahami mana yang jadi acuan bukan sekadar soal istilah, tapi menyangkut kepatuhan hukum perusahaan.

UMR, UMP, UMK. Apa Bedanya?

UMR (Upah Minimum Regional) merupakan istilah yang digunakan sebelum tahun 2015 untuk menyebut upah minimum di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Seiring perubahan regulasi, istilah UMR kemudian resmi digantikan dengan istilah UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota). Meski begitu, istilah UMR masih sering digunakan oleh masyarakat, termasuk sebagian pemberi kerja.

UMP (Upah Minimum Provinsi) adalah upah minimum yang ditetapkan gubernur, berlaku untuk seluruh wilayah provinsi. Fungsinya sebagai batas bawah. Perusahaan wajib membayar gaji pokok karyawan minimal sebesar UMP, kecuali di daerah tersebut sudah ada UMK yang lebih tinggi.

UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) adalah upah minimum yang ditetapkan lebih spesifik untuk masing-masing kabupaten/kota, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi lokal. Nilainya hampir selalu lebih tinggi dari UMP di provinsi yang sama. Karena daerah dengan biaya hidup tinggi seperti kawasan industri atau kota besar butuh standar upah yang lebih realistis.

Mana yang Jadi Acuan Gaji?

Ini bagian yang paling sering bikin bingung, terutama untuk perusahaan dengan cabang di beberapa kota. Aturannya sebenarnya sederhana:

• Jika kabupaten/kota tempat perusahaan beroperasi sudah punya UMK yang ditetapkan, maka UMK itulah yang jadi acuan, bukan UMP.
• Jika kabupaten/kota tersebut belum menetapkan UMK, maka UMP provinsi otomatis jadi standar yang berlaku.
• UMK hanya bisa ditetapkan jika hasil perhitungannya lebih tinggi dari UMP. Jika hasil hitungnya sama atau lebih rendah, daerah itu tetap memakai UMP sebagai acuan, UMK tidak jadi ditetapkan.

Contohnya, jika perusahaan Anda berkantor di Kota Semarang. Acuan gajinya adalah UMK Kota Semarang, bukan UMP Jawa Tengah. Karena UMK Semarang sudah ditetapkan dan nilainya lebih tinggi. Tapi jika perusahaan Anda berlokasi di kabupaten yang belum menetapkan UMK. Maka UMP provinsi itulah yang jadi batas bawah gaji pokok karyawan.

Kenapa Ini Penting untuk HR?

Bagi HR, urusan UMP-UMK bukan sekadar hafal definisi. Ada beberapa implikasi langsung ke operasional payroll:

Kepatuhan hukum bersifat lokasi kerja, bukan lokasi kantor pusat

Jika perusahaan punya cabang atau karyawan yang bekerja di kabupaten/kota yang berbeda dari kantor pusat. Maka acuan upah minimumnya mengikuti lokasi kerja karyawan tersebut. Bukan disamaratakan pakai UMP atau UMK kantor pusat. Ini sering jadi celah pelanggaran tanpa disadari, terutama di perusahaan yang punya tim lapangan, gudang, atau outlet di banyak daerah.

Angkanya berubah setiap tahun dan penetapannya mepet akhir tahun

Gubernur menetapkan UMP dan UMK biasanya menjelang akhir Desember untuk berlaku tahun berikutnya. Artinya HR perlu untuk memantau pengumuman resmi setiap tahun dan menyesuaikan gaji pokok karyawan yang masih di bawah angka baru. Idealnya sebelum periode payroll pertama tahun berjalan.

Sanksi bukan sekadar administratif

Perusahaan yang membayar di bawah UMP/UMK yang berlaku bisa dikenai sanksi pidana kurungan maupun denda. Jika memang tidak sanggup memenuhi standar tersebut, satu-satunya jalur yang sah adalah mengajukan penangguhan ke gubernur. Bukan membayar di bawah standar dengan alasan sepihak.

Struktur gaji berbasis lokasi jadi lebih rumit saat perusahaan berkembang

Semakin banyak titik operasional di kabupaten/kota berbeda, semakin besar risiko human error. Apalagi jika perhitungan gaji pokok minimum masih dikelola manual per lokasi. Belum lagi jika digabung dengan komponen wajib lain seperti potongan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang juga punya aturan perhitungan sendiri. Semakin banyak variabel manual, semakin besar peluang salah hitung.

Untuk cek angka resmi UMP dan UMK terbaru, cek pengumuman resmi Kementerian Ketenagakerjaan di kemnaker.go.id atau Dinas Ketenagakerjaan provinsi/kabupaten setempat.

Jika perusahaan Anda memiliki karyawan di lebih dari satu kabupaten/kota. Memastikan gaji pokok tetap mengikuti UMP/UMK terbaru tentu membutuhkan perhatian lebih, terutama jika harus mengeceknya satu per satu. Jika Anda ingin pengelolaan payroll yang lebih praktis dan terstruktur, tim JPayroll siap membantu melihat kebutuhan perusahaan Anda terlebih dahulu. Jadwalkan konsultasi sekarang →